RSS Feed (xml)
Hari ini, kita akan bermain sedikit dengan Teki-teka. Namun, ini bukan sembarang teka-teki.. Ini adalah teka-teki otak kanan.. Agar melatih otak kanan yang jarang dilatih, karena otak kiri terlalu lama dilatih sampai belasan tahun (SD sampai Kuliah).. Saatnya otak kanan berolahraga..
Teka-teki 1 :
Misalkan Anda punya seorang anak. Anda adalah keluarga yang biasa-biasa saja. Bagaimana Cara Menikahkan Anak Anda dengan anak Bill Gates?
Teka-teki 2 :
Bagaimana Menjual Sepatu (yang harga modalnya Rp. 150.000) ke calon pembeli dengan harga Rp. 150.000.000 dan calon pembeli-pembeli itu malah berebutan membelinya..
Teka-teki 3 :
Ada 4 ekor burung di atas pohon. 3 ekor memutuskan untuk terbang. Ada berapa ekor burung lagi di atas pohon sekarang?
Wednesday, April 14, 2010
Wednesday, April 7, 2010
Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD Menurut UU No. 17 Tahun 2003
Penyusunan APBN
Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
Mekanisme penyusunan APBN Pasal 13:
1. Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
2. Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
3. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.
Mekanisme penyusunan APBN Pasal 14:
1. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
2. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
3. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang disusun.
4. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.
5. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Mekanisme penyusunan dan penetapan APBN Pasal 15:
1. Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
2. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
5. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
6. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
Penyusunan APBD
Mekanisme penyusunan APBD Pasal 18:
1. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
2. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
3. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Mekanisme penyusunan APBD Pasal 19:
1. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
2. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
3. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
4. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
5. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
Mekanisme penyusunan dan penetapan APBD Pasal 20:
1. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
3. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
4. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
5. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
6. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulangpunggung perekonomian negara selama lebih lima Indonesia
Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi non profit lainnya.
Definisi Akuntansi Sektor Publik
Pemahaman sektor publik lebih ditempatkan pada suatu wilayah di luar pemerintah ditambah dengan wilayah pemerintah itu sendiri. Dalam arti luas, sektor publik diartikan sebagai metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, sektor publik diinterpretasikan sebagai pungutan oleh negara. Dalam perkembangannya, berbagai perspektif mulai bermunculan dan intervensi disiplin ilmu mulai terasa. Akibatnya, definisi sektor publik mulai diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu sama lain. Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, ekonomi, dan akuntansi telah mengakibatkan pengembangan ilmu manajemen sektor publik.
Menurut Bastian (1999), akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.
Sejarah Akuntansi Sektor Publik
Sejak awal 1990-an, paradigma pemerintah diberbagai negara bergeser dari pemerintah formal menuju ke tata pemerintah yang baik (good governance), dalam rangka menempatkan administrasi pemerintah menjadi lebih berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat. Aparat pemerintahan berubah menjadi tanggap akan tuntutan lingkungannya, sehingga pelayanan yang diberikan yang terbaik dengan prosedur yang transparan dan berakuntabilitas.
Menurut Vernon Kam (1989), praktik akuntansi sektor publik sudah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Praktik tersebut dihasilkan dari berbagai interaksi antarwarga masyarakat dan berbagai kekuatan sosial kemasyarakatan.
Bukti sejarah mengindikasikan bahwa praktik system pencatatan telah ada sejak zaman Mesir kuno. Organisasi kementrian didirikan dengan tujuan mengadministrasi laporan untuk perdana menteri. Para menteri melakukan praktik laporan bulanan yang terkait dengan hasil pemungutan pajak. Di masa Babilonia, praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi. Di masa Yunani, pemerintah yang berkuasa telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga dan membagi secara adil berbagai sumber pendapatan yang diterima. Di masa Roma, praktik akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua pejabat. Selanjutnya, proses pencatatan berkembang dalam proses perdagangan antar negara.
Di awal abad 15, kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris, dimana filosofi ekonomi mercantilism bertahan selama dua abad berikutnya. Sekolah mercantilism membuat system di mana pemerintah pusat berusaha untuk mengendalikan dan mengatur semua tahap perdagangan. Proses pelaporan dikembangkan lebih rinci terutama untuk informasi tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang yang diproduksi, harga penjualan, dan metode pemasaran.
Pada akhir abad 18, terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Akibatnya, revolusi industri muncul di Inggris. Kejadian ini menunjukkan bahwa pengembangan akuntansi keuangan dan biaya di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.
Abad 19 adalah masa dimulainya praktik audit atas dana pemerintah. Pada tahun 1832, dibentuk komisi audit yang melaporkan ke dewan perwakilan rakyat tentang pelaksanaan pengeluaran dana. Kedekatan para auditor dan para pejabat terbilang amat erat. Berbagai bukti sejarah menunjukkan adanya praktik akuntansi sektor publik.
Akuntansi Sektor Publik Versus Akuntansi Pemerintahan
Persepsi yang disebarkan dalam pengajaran Akuntansi Pemerintah Indonesia
Pengajaran akuntansi sektor publik dikembangkan dalam kondisi yang berbeda:
1. di tahun 1952, “sektor publik” untuk pertama kalinya diajarkan di dunia akademis.
2. karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan karakteristik menurut undang-undang.
3. aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam.
4. kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau lepas dari mekanisme murni pasar.
5. fokus kesuksesan penyelenggaraan aktivitas publik adalah kompetensi manajemen.
6. kodisi proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh badan-badan sektor publik masih bersifat umum.
Enam alasan di atas telah berkembang, sehingga kecenderungan perubahan ke akuntansi sektor publik menjadi lebih pasti.
Referensi:
Bastian Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah laporan akuntansi utama yang mengkomunikasikan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia
Laporan keuangan mempunyai beberapa kegunaan, yaitu:
1. Sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan.
2. Alat komunikasi antara aktivitas perusahan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahan, seperti para kreditur/calon kreditur, investor/calon investor, bankers, pemerintah dan lain-lain.
3. Sebagai alat perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan yang efektif bagi manajemen.
Laporan keuangan terdiri dari :
ü Laporan Laba/Rugi
Laporan laba/rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih.
Unsur-unsur laporan biasanya terdiri dari:
Ø Pendapatan dari penjualan, dikurangi Biaya penjualan diperoleh
Ø Laba/rugi kotor, dikurangi Biaya operasi diperoleh
Ø Laba/rugi operasi, ditambah Pendapatan atau dikurangi Pengeluaran lain diperoleh
Ø Laba/rugi sebelum pajak, dikurangi Biaya pajak diperoleh
Ø Laba/rugi bersih
Bentuk laporan laba/rugi terdiri dari;
a. Bentuk Singgle Step, yaitu penyusunan laporan laba/rugi yang dilakukan dengan membandingkan total pendapatan dengan total biaya.
b. Bentuk Multiple Step, yaitu penyusutan laporan laba/rugi yang dilakukan secara bertahap.
ü Neraca
Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan berikut:
Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan berikut:
aset = kewajiban + ekuitas
Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi (triwulan, caturwulan, atau tahunan).
Bentuk neraca terdiri dari:
a. Bentuk Scontro (Account Form), yaitu neraca yang disusun secara sebelah – menyebelah, dimana sebelah kiri/ debet untuk aktiva sedangkan sebelah kanan/ kredit untuk hutang dan ekuitas.
b. Bentuk Stafel (Report Form), yaitu neraca yang disusun dari atas ke bawah, yaitu dengan urutan aktiva, hutang kemudian ekuitas.
ü Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan.
Fungsi laporan arus kas adalah untuk mengetahui realisasi kas masuk dan keluar perusahaan, sehingga dapat diprediksi potensi realisasi kas di masa yang akan datang (tingkat liquiditas). Termasuk juga untuk mengetahui potensi kemampuan perusahaan untuk membagikan keuntungan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk kas (pembagian dividen).
Realisasi Kas (kas masuk/keluar) dikelompokkan ke dalam tiga jenis aktifitas, yaitu :
ü Aktifitas Operasi yaitu Arus kas (masuk/keluar) yang berasal dari kegiatan utama perusahaan (yang biasa disebut operasional perusahaan), yang tercermin dari Laporan Laba/Rugi perusahaan.
ü Aktifitas Investasi yaitu Arus kas (masuk/keluar) yang berasal dari aktivitas-aktivitas investasi. Kegiatan yang digolongkan ke dalam kelompok ini adalah semua kegiatan kas yang terkait dengan aktifitas pembelian/penjualan aktiva perusahaan, penerimaan/pengeluaran kas terkait dengan piutang perusahaan dengan entitas lain.
ü Aktifitas Pendanaan yaitu Arus kas yang berasal dari transaksi utang (kewajiban) perusahaan, baik yang berupa penambahan maupun pelunasan utang. Arus kas yang berasal dari penerbitan saham atau instrument sekuritas lainnya pun dimasukkan ke dalam kelompok ini.
Referensi:
ANALISIS TRANSISI DALAM KINERJA EKONOMI JAWA TENGAH DENGAN MENGGUNAKAN MODEL COVARIATE DEPENDENT MARKOV
ABSTRAK
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja ekonomi suatu wilayah yang mengalami perubahan secara terus menerus. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan naik dan turunnya PDRB suatu wilayah pun dapat diidentifikasi. Dalam artikel ini penulis mengambil Jawa Tengah sebagai objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan probabilitas transisi, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap estimasi probabilitas transisi dalam kinerja ekonomi, dan karakteristik lain yang relevan. Metode yang digunakan adalah model Markov pada covariate dependent dengan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah untuk periode 1989-2008. Hal ini dapat memberikan manfaat untuk peramalan kinerja ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling mendominasi dalam menjelaskan pertumbuhan PDRB Jawa Tengah selama tahun 1989-2008 adalah pertumbuhan industri. Semakin tinggi pertumbuhan industri, transisi kinerja ekonomi pun akan menuju ke tingkat yang lebih tinggi.
Kata kunci: PDRB, Probabilitas Transisi, Kinerja Ekonomi, Model Markov.
ABSTRACT
The Gross Regional Domestic Product (GRDP) as a measure of economic performance of a state changes continuously. The factors that precede its ups and downs is can be defined. In this paper the writer use Central Java as object that studied. This study aims to estimate the transition probabilities, the factors that contribute to transitions in economic performance, and other relevant characteristics. The method that used is covariate dependent Markov model with data that put from BPS-Statistics Central Java for the period 1989-2008. This can provide a useful model for forecasting the economic performance in Central Java . The results of this study indicate that the most dominating factor in explaining GRDP growth in Central Java during the years 1989-2008 is a growth of industry. Higher industrial growth, the transition of economic performance also will lead to a higher level.
Keywords: GRDP, Transition Probabilities, Economic Performance, Markov Model.
PENDAHULUAN
Pada umumnya, laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan stuktur ekonomi terjadi atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang meningkat.
Pertumbuhan PDRB sendiri dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut harus dikenali dan diidentifikasi secara tepat supaya dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Sumber utama pertumbuhan ekonomi secara umum dipengaruhi oleh konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, investasi, total ekspor dan impor. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh bias dari dua sumber, yaitu omitted variables, dan simultaneity. Yang pertama berkaitan dengan karakteristik wilayah yang mempengaruhi pertumbuhan, tetapi kadang diabaikan oleh para ahli ekonometrik. Yang kedua dikarenakan fakta bahwa faktor-faktor penentu pertumbuhan PDRB, seperti investasi pada modal fisik mungkin juga mempengaruhi pertumbuhan ini (Baharum dan Islam, 2010)
PDRB dapat mencerminkan keadaan perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pendidikan, teknologi, investasi, sektor jasa, pertumbuhan industri, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, meskipun pengaruhnya tidak secara langsung. Transisi dari ekonomi agraris ke ekonomi industri juga memberikan kontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. (Tallman dan Wang, 1992; David dan Roy, 1993; Hanushek dan Kimko, 2000; Barro, 2001; Wong HT dan Fumitaka F, 2005; Middendorf, 2006; Norman B. dan Stephen A.B. 2008).
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dinyatakan terus mengalami kenaikan. Hal itu terlihat dari perolehan PDRB pada 2004-2008 yang rata-rata meningkat 5,43 persen atau sekitar Rp 8 triliun per tahun. Sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan adalah sektor yang memberi kontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi yang rata-rata menyumbang PDRB lebih dari 20% setiap tahun (Kompas, 4 Maret 2010). Namun pastinya bukan hanya tiga sektor tersebut yang berkontribusi dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Lalu faktor-faktor apa yang dapat mendorong transisi kinerja ekonomi Jawa Tengah menuju tingkat yang semakin tinggi?
TUJUAN
Dalam penelitian ini, pertumbuhan PDRB telah di analisa dalam rangka untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perubahan dalam kinerja ekonomi. Untuk tujuan studi ini, kami telah memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik wilayah Jawa Tengah untuk tahun 1989-2008. Kami hanya menggunakan beberapa variabel terpilih yang berhubungan dengan perubahan dalam kinerja ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menunjukkan kegunaan Model Markov dalam mengidentifikasi peran karakteristik yang dipilih dalam menjelaskan pertumbuhan PDRB dari waktu ke waktu. Kami juga menggunakan tiga model dalam penelitian ini. Keuntungan dari menggunakan beberapa model ini adalah bahwa kita dapat mengamati ulang untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan kinerja ekonomi.
DATA DAN METODE
Kami menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah untuk periode 1983-2008. Untuk menunjukkan perbedaan tren dari waktu ke waktu, kami melakukan pengamatan untuk data setiap lima
HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Regresi Linear untuk Pertumbuhan Ekonomi
Regresi linear merupakan alat statistik yang paling sering digunakan dalam suatu penelitian (terutama dalam bidang ekonomi) untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Kelemahan dari model regresi linear ini adalah adanya kemungkinan kesalahan dalam mengukur variabel, kemungkinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan tidak benar atau kurang tepat, dan tidak semua variabel yang mempengaruhi dimasukkan dalam penerimaan regresi.
Di bawah ini adalah model regresi linear pertumbuhan ekonomi, dimana PDRB Jawa Tengah menjadi variabel dependen, dan variabel independennya adalah pertumbuhan industri di Jawa Tengah (indgr), pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah (popgr), dan pertumbuhan tenaga kerja di Jawa Tengah (lfgr). Model yang ditunjukkan berikut adalah pada tahun ke-j.
Model 1:
Hasil untuk Model 1 ditampilkan dalam Tabel 1. Dari Tabel 1 terlihat bahwa pertumbuhan industri terkait positif (p <0,05) selama periode 1989-2008 yang berarti memberi efek yang terus meningkat pada pertumbuhan PDRB Jawa Tengah. Pertumbuhan penduduk juga terkait positif (p <0.01) dengan pertumbuhan PDRB pada periode 1989-1993, (p <0.05) pada periode 1994-1998 dan 2004-2008, namun tampaknya terkait negatif pada periode 1999-2003. Sedangkan pertumbuhan tenaga kerja terkait positif dengan pertumbuhan PDRB pada periode 1989-1993 (p <0.05) dan pada periode 2004-2008 (p <0.1), namun terkait negatif pada periode 1994-2003. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan estimasi regresi linear pertumbuhan industri menjadi faktor yang paling dominan dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan PDRB Jawa Tengah selama tahun 1989-2008.
Table 1. Estimasi Model Regresi untuk Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah | ||||
Selama Periode 1989-1993, 1994-1998, 1999-2003, dan 2004-2008 | ||||
Estimasi (standard error) | ||||
Variabel | 1989-1993 | 1994-1998 | 1999-2003 | 2004-2008 |
Intercept | 0.131219 | 0.133005 | 0.293635 | 0.198812 |
(-1.58526) | (-0.236955) | -3.272354 | (-1.49798) | |
Pertumbuhan | 1.546016** | 0.903057** | 14.91728** | 0.881328** |
industri | -1.081058 | -0.955567 | -1.765823 | -1.691926 |
Pertumbuhan | 10.40013*** | 13.28497** | 24.50963 | 13.5551** |
penduduk | -3.199143 | -0.579259 | (-0.756074) | -1.584383 |
Pertumbuhan | 2.531694** | 1.524574 | 7.846281 | 0.452708* |
tenaga kerja | -1.075034 | (-2.518529) | (-1.158718) | -0.160281 |
Catatan: | *** signifikan pada 1%, ** signifikan pada 5%, | |||
* signifikan pada 10% | ||||
Model Regresi Logistik
Regresi logistik dirancang untuk melakukan prediksi keanggotaan group. Artinya tujuan dari analisis regresi logistik adalah untuk mengetahui seberapa jauh model yang digunakan mampu memprediksi secara benar kategori group dari sejumlah individu. Metode ini menggunakan variabel prediktor dan variabel respon dalam analisis. Variabel prediktor yang dapat digunakan berupa data kategori dan variabel responnya berupa data dengan skala nominal. Karena model yang dihasilkan dengan regresi logistik bersifat non-linear, persamaan yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil sedikit lebih komplek dibanding regresi linear.
Dalam model ini, pertumbuhan PDRB merupakan variabel prediktor dan variabel responnya adalah pertumbuhan industri (indgr), pertumbuhan penduduk (popgr), dan pertumbuhan tenaga kerja (lfgr). Karena variabel prediktor dalam regresi logistik harus berupa data kualitatif yang terdiri dari 0 dan 1, maka data pertumbuhan PDRB yang berupa data nominal perlu diubah menjadi data kategori. Kami mendefinisikan variabel-variabel dikotomis untuk tahun ke-j sebagai berikut:
Yj = 0, jika PDRBj < 3.2 persen
Yj = 1, jika PDRBj ≥ 3.2 persen
Kemudian model didefinisikan sebagai berikut:
Model 2:
Sehingga model regresi logistik dari model di atas adalah:
Model 2:
Tabel 2. Estimasi Model Regresi Logistik untuk Hasil Binary Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah | ||||
Selama Periode 1989-1993, 1994-1998, 1999-2003, dan 2004-2008 | ||||
Estimasi (standard error) | ||||
Variabel | 1989-1993 | 1994-1998 | 1999-2003 | 2004-2008 |
Intercept | 0.93880** | 0.413714 | 0.017667 | 1.820357 |
-0.171411 | (-1.102028) | -67.72541 | (-1.315979) | |
Pertumbuhan | 11.06088** | 2.808981** | 0.897508*** | 8.069589** |
industri | -1.027793 | -3.379498 | -37.12216 | -1.783386 |
Pertumbuhan | 74.40716** | 41.32322** | 1.474638** | 124.1128** |
penduduk | -0.204629 | -2.372435 | -4.473219 | -1.670343 |
Pertumbuhan | 18.11287** | 4.742225 | 0.472077 | 4.145069* |
tenaga kerja | -0.261626 | (-3.128648) | (-2.369284) | -0.141475 |
Catatan: | *** signifikan pada 1%, ** signifikan pada 5%, | |||
* signifikan pada 10% | ||||
Tabel 2 di atas menunjukkan estimasi untuk Model 2. Estimasi hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri terkait positif dengan pertumbuhan PDRB Jawa Tengah untuk semua periode 1989-2008 (p < 0.05 pada periode 1989-1998, p < 0.01 pada periode 1999-2003, dan p <0.05 pada periode 2004-2008). Hasil estimasi ini hampir sama dengan hasil estimasi regresi linear yang berarti memberi efek yang terus meningkat pada pertumbuhan PDRB Jawa Tengah. Dampak pertumbuhan penduduk juga terkait positif dengan pertumbuhan PDRB untuk semua periode 1989-2008 (p <0.05). Jika dilihat dari nilai t- statistiknya, menunjukkan bahwa pertumbuhan industri lebih besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan PDRB daripada pertumbuhan penduduk. Sedangkan pertumbuhan tenaga kerja hanya menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan pertumbuhan PDRB untuk periode 1989-1993 (p <0.05) dan periode 2004-2008 (p <0.1).
Model Markov
Model covariate dependent Markov diusulkan oleh Muenz dan Rubinstein dan kemudian Islam dan Chowdhury memperluas model untuk tatanan yang lebih tinggi (Baharum dan Islam, 2010). Model ini dikembangkan dari proses Markov yaitu suatu proses stokastik masa lalu tidak mempunyai pengaruh pada masa yang akan datang bila masa sekarang diketahui. Teori proses Markov ini sendiri dikemukakan oleh A.A Markov, seorang ahli matematika dari Rusia, pada tahun 1906.
Dalam model Markov ini, kami mempertimbangkan dua rantai Markov untuk urutan waktu biner sebagai berikut:
Dimana 
dan 
. Disini, 0 dan 1 adalah dua kemungkinan hasil dari variable dependent (Y). Setiap baris dari matriks probabilitas transisi di atas memberikan model berdasarkan probabilitas bersyarat. Sebagai contoh, probabilitas suatu transisi dari 0 pada waktu 
ke 1 pada waktu 
adalah 
dan probabilitas transisi yang sama dari 1 pada waktu ke 1 pada waktu adalah 
. Ini adalah bukti bahwa 
dan sama halnya, 
.
dan . Disini, 0 dan 1 adalah dua kemungkinan hasil dari variable dependent (Y). Setiap baris dari matriks probabilitas transisi di atas memberikan model berdasarkan probabilitas bersyarat. Sebagai contoh, probabilitas suatu transisi dari 0 pada waktu ke 1 pada waktu adalah dan probabilitas transisi yang sama dari 1 pada waktu ke 1 pada waktu adalah . Ini adalah bukti bahwa dan sama halnya, . Berikut notasi untuk covariate dependence:
= vektor kovariasi untuk orang;
= vektor parameter untuk transisi dari 0,
= vektor parameter untuk transisi dari 1.Kemudian probabilitas transisi dapat didefinisikan dalam suatu fungsi covariate sebagai berikut:
Model untuk peningkatan dalam pertumbuhan PDRB:
, danModel untuk penurunan dalam pertumbuhan PDRB:
Tabel 3 menunjukkan ringkasan hasil untuk kedua peningkatan dan penurunan pertumbuhan PDRB untuk model covariate dependent Markov. Tidak seperti hasil estimasi dari kedua model sebelumnya, pertumbuhan industri terkait positif dengan peningkatan pertumbuhan PDRB (p-value <0,1) namun terkait negatif dengan penurunan pertumbuhan PDRB selama periode 1989-2008. Pertumbuhan penduduk tampaknya tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan dan penurunan pertumbuhan PDRB, Sedangkan pertumbuhan tenaga kerja terkait positif dengan peningkatan PDRB (p <0.05) dan terkait negative dengan penurunan dalam pertumbuhan PDRB selama periode 1989-2008.
TABEL 3. MODEL COVARIATE DEPENDENT MARKOV UNTUK PENINGKATAN DAN PENURUNAN DALAM PERTUMBUHAN PDRB JAWA TENGAH | ||
UNTUK PERIODE 1989-2008 | ||
Estimasi (standard error) | ||
Variabel | Peningkatan | Penurunan |
Intercept | 0.123931** | 0.166414*** |
-2.851998 | -2.627948 | |
Pertumbuhan | 0.805067* | 0.87052 |
industri | -0.115075 | (-1.535458) |
Pertumbuhan | 11.22779 | 12.73159 |
penduduk | (-2.890194) | (-0.855424) |
Pertumbuhan | 0.745649** | 2.166865 |
tenaga kerja | -2.413282 | (-0.429474) |
Catatan: | *** signifikan pada 1%, ** signifikan pada 5%, | |
* signifikan pada 10% | ||
KESIMPULAN
Artikel ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Tengah. Kinerja ekonomi suatu wilayah mungkin tergantung pada faktor-faktor yang berkaitan dengan modal investasi, investasi pada akumulasi modal manusia, pengeluaran kesehatan, dan banyak faktor-faktor lain yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Artikel ini hanya memberikan pendahuluan singkat mengenai masalah yang terkait dengan pertumbuhan dalam PDRB. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menunjukkan teknik yang berbeda yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan semacam itu. Karena keterbatasan data, beberapa variabel penting tidak dapat digunakan.
Penelitian ini menggunakan tiga metode yang berbeda: (i) model regresi, (ii) model regresi logistik, dan (iii) model Markov dengan covariate dependent. Model Markov digunakan untuk menjelaskan transisi dari kinerja ekonomi yang rendah atau moderat ke kinerja ekonomi yang tinggi serta transisi dari kinerja ekonomi yang tinggi atau moderat ke kinerja ekonomi yang rendah. Hasil estimasi dari model regresi linear menunjukkan bahwa pertumbuhan industri adalah faktor yang paling mendominasi dalam menjelaskan pertumbuhan PDRB Jawa Tengah. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor kedua dalam menjelaskan pertumbuhan PDRB. Sedangkan pertumbuhan tenaga kerja tidak begitu dapat menjelaskan pertumbuhan PDRB. Hasil estimasi yang ditunjukkan dengan model regresi logistik juga sama dengan hasil estimasi yang ditunjukkan model regresi linear. Sedangkan hasil estimasi model Markov menunjukkan bahwa pertumbuhan industri dominan terhadap peningkatan pertumbuhan PDRB, begitu juga dengan pertumbuhan tenaga kerja. Namun pertumbuhan penduduk tampak tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan PDRB Jawa Tengah.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan industrinya. Transisi kinerja ekonomi akan menuju tingkat yang lebih tinggi apabila pertumbuhan industri juga semakin tinggi.
Model Markov mengungkapkan temuan lebih eksplisit karena penggunaan berulang-ulang ukuran kinerja ekonomi. Dalam model ini kami menggunakan dua set persamaan untuk peningkatan pertumbuhan PDRB serta penurunan pertumbuhan PDRB dari model yang sama dan dengan demikian peran variabel dapat ditentukan untuk kedua arah dalam perubahan kinerja ekonomi. Dengan data yang lebih rinci, model covariate dependent Markov akan lebih tepat dan jelas.
DAFTAR PUSTAKA
Baharum A, Islam M.A. The Analysis of Transitions in Economic Performance Using Covariate Dependent Statistical Models. Journal of Developing Areas. Malaysia : Universiti Sains Malaysia
Islam M.A, Chowdhury R.I. A Higher Order Markov Model for Analyzing Covariate Dependence. Applied Mathematical Modelling. Malaysia : Universiti Sains Malaysia
Masli L. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Barat. 2009 Sep. Available from: http://jsma.stan-im.ac.id/tag/lili-masli/. Accessed January 5, 2010.
Nugraha R.A. Proses Model Rantai Markov dalam Menyusun Matriks Probabilitas Transisi. 2009 Nov. Available from: http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/proses-model-rantai-makrov-dalam-menyusun-matriks-probabilitas-transisi/. Accessed January 17, 2010.
Bharucha_Reid. Element of the Theory of Markov Process and Their Application. New York
_____. Jawa Tengah dalam Angka 1991. Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah.
_____. Jawa Tengah dalam Angka 1996. Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah.
_____. Jawa Tengah dalam Angka 2000. Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah.
_____. Jawa Tengah dalam Angka 2003. Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah.
_____. Jawa Tengah dalam Angka 2009. Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah.
Setiaji B. Jalan Mudah ke Analisis Kuantitatif. Surakarta
Tallman E.W, Wang P. Human Capital Investment and Economic Growth. Economic Review. Atlanta
David M.G, Roy J.R. What Determines Economic Growth?. Economic Review. Dallas
Hanushek E.A, Kimko D.D. Schooling, Labor-Force Quality, and The Growth of Nations. The American Economic Review. Nashville
Barro R.J. Human Capital and Growth. The American Economic Review. Nashville
Hock Tsen W, Furuoka F. The Relationship between Population and Economic Growth in Asian Economies. ASEAN Economic Bulletin. Singapore
Middendorf T. Human Capital and Economic Growth in OECD Countries. Academic Researc Library; 2006. Vol. 226/6. hlm 670.
Baldwin N, Borrelli S.A. Education and Economic Growth in The United States Amsterdam
Hadi S, Wijayanto H. Regresi Logistik pada data Biner. Bogor
Kompas. Perkuat Jaringan Menghadapi ACFTA. Jakarta
Subscribe to:
Posts (Atom)
