Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Peranan sektor publik dalam bentuk pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan telah terbukti menjadi tulangpunggung perekonomian negara selama lebih lima puluh tahun ini. Di pertengahan tahun sembilan puluhan, kesadaran dunia pendidikan tinggi untuk mengubah mata kuliah akuntansi pemerintah mulai muncul. Pengakuan akan masalah pemerintah yang terlalu besar dan sulitnya proses pengawasan mulai muncul. Sementara itu, globalisasi telah mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pemerintah dan infrastruktur operasional pemerintah itu sendiri. Demikian juga, kesadaran akan pelunya dikembangkan pelayanan publik mulai diungkap di berbagai media masa. Kondisi ini diperkuat dengan semakin kuatnya tuntutan LSM-LSM terhadap mekanisme pelayanan publik. Oleh karena itu studi akuntansi sektor publik dijadikan kurikulum nasional untuk menjawab perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini.

Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi non profit lainnya.

Definisi Akuntansi Sektor Publik

Pemahaman sektor publik lebih ditempatkan pada suatu wilayah di luar pemerintah ditambah dengan wilayah pemerintah itu sendiri. Dalam arti luas, sektor publik diartikan sebagai metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, sektor publik diinterpretasikan sebagai pungutan oleh negara. Dalam perkembangannya, berbagai perspektif mulai bermunculan dan intervensi disiplin ilmu mulai terasa. Akibatnya, definisi sektor publik mulai diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu sama lain. Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, ekonomi, dan akuntansi telah mengakibatkan pengembangan ilmu manajemen sektor publik.

Menurut Bastian (1999), akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Sejarah Akuntansi Sektor Publik

Sejak awal 1990-an, paradigma pemerintah diberbagai negara bergeser dari pemerintah formal menuju ke tata pemerintah yang baik (good governance), dalam rangka menempatkan administrasi pemerintah menjadi lebih berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat. Aparat pemerintahan berubah menjadi tanggap akan tuntutan lingkungannya, sehingga pelayanan yang diberikan yang terbaik dengan prosedur yang transparan dan berakuntabilitas.

Menurut Vernon Kam (1989), praktik akuntansi sektor publik sudah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Praktik tersebut dihasilkan dari berbagai interaksi antarwarga masyarakat dan berbagai kekuatan sosial kemasyarakatan.

Bukti sejarah mengindikasikan bahwa praktik system pencatatan telah ada sejak zaman Mesir kuno. Organisasi kementrian didirikan dengan tujuan mengadministrasi laporan untuk perdana menteri. Para menteri melakukan praktik laporan bulanan yang terkait dengan hasil pemungutan pajak. Di masa Babilonia, praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi. Di masa Yunani, pemerintah yang berkuasa telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga dan membagi secara adil berbagai sumber pendapatan yang diterima. Di masa Roma, praktik akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua pejabat. Selanjutnya, proses pencatatan berkembang dalam proses perdagangan antar negara.

Di awal abad 15, kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris, dimana filosofi ekonomi mercantilism bertahan selama dua abad berikutnya. Sekolah mercantilism membuat system di mana pemerintah pusat berusaha untuk mengendalikan dan mengatur semua tahap perdagangan. Proses pelaporan dikembangkan lebih rinci terutama untuk informasi tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang yang diproduksi, harga penjualan, dan metode pemasaran.

Pada akhir abad 18, terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Akibatnya, revolusi industri muncul di Inggris. Kejadian ini menunjukkan bahwa pengembangan akuntansi keuangan dan biaya di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.

Abad 19 adalah masa dimulainya praktik audit atas dana pemerintah. Pada tahun 1832, dibentuk komisi audit yang melaporkan ke dewan perwakilan rakyat tentang pelaksanaan pengeluaran dana. Kedekatan para auditor dan para pejabat terbilang amat erat. Berbagai bukti sejarah menunjukkan adanya praktik akuntansi sektor publik.

Akuntansi Sektor Publik Versus Akuntansi Pemerintahan

Persepsi yang disebarkan dalam pengajaran Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah akuntansi pemerintah pengganti akuntansi sektor publik. Alasan lain yang dikembangkan oleh pendukung akuntansi pemerintahan adalah karakter akuntansi sebagai penyedia jasa yang relevan untuk berbagai jenis individu dan organisasi. Akuntansi pemerintah cenderung didefinisikan sebagai sistem pengukuran kinerja pemerintah. Praktik akuntansi pemerintah yang benar mendapatkan dukungan yang luas dalam orde reformasi.

Pengajaran akuntansi sektor publik dikembangkan dalam kondisi yang berbeda:

1.      di tahun 1952, “sektor publik” untuk pertama kalinya diajarkan di dunia akademis.

2.      karakter organisasi sektor publik menunjukkan variasi sosial, ekonomi, politik, dan karakteristik menurut undang-undang.

3.      aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam.

4.      kondisi organisasi sektor publik amat mandiri, atau lepas dari mekanisme murni pasar.

5.      fokus kesuksesan penyelenggaraan aktivitas publik adalah kompetensi manajemen.

6.      kodisi proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh badan-badan sektor publik masih bersifat umum.

Enam alasan di atas telah berkembang, sehingga kecenderungan perubahan ke akuntansi sektor publik menjadi lebih pasti.

Referensi:

Bastian Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta.

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_Sektor_Publik

http://soepriyanta.blogspot.com/2007/10/akuntansi-sektor-publik-asp.html

http://www.anneahira.com/artikel-umum/akuntansi-sektor-publik.htm

http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2005/0711/keu1.html